AmeliaRiski_JIS Sumbar
SOLOK - Sekretaris Daerah Kabupaten Solok, Medison, S.Sos., M.Si, secara resmi membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi sekaligus Sosialisasi program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL). Acara yang berlangsung di Gedung C Setda ini menandai langkah penting dalam upaya pemerataan akses listrik di Kabupaten Solok.
Pemerintah Kabupaten Solok, berkolaborasi erat dengan PT PLN (Persero) UP3 Solok, berhasil mencatatkan capaian luar biasa dalam program BPBL Tahun 2025. Sebanyak 1.395 dari target 1.399 rumah tangga (RT) berhasil mendapatkan sambungan listrik baru, mencapai angka impresif 99, 7%. Program ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mewujudkan rasio elektrifikasi 100?n meningkatkan taraf hidup masyarakat kurang mampu.
“Rakor hari ini adalah sebagai titik tolak perbaikan sistem pendataan, penguatan koordinasi, dan percepatan realisasi. Saya percaya, dengan kolaborasi yang solid dan disiplin data yang ketat, Kabupaten Solok akan segera mencapai target elektrifikasi 100%, ” ujar Medison dalam arahan strategisnya, Kamis (23/4/2026).
Medison menekankan pentingnya tiga pilar percepatan program: sinergi, akurasi, dan eksekusi disiplin. Ia juga mengingatkan agar rumah tangga yang tidak memenuhi syarat administrasi awal, seperti jarak rumah dengan tiang listrik yang melebihi 50 meter, tidak lagi diusulkan untuk menghindari penolakan otomatis oleh PLN yang dapat menyebabkan hangusnya kuota.
“Untuk mendapatkan bantuan BPBL dari pemerintah pusat, maka diperlukan data yang bagus dan reliable sehingga pemerintah pusat dapat dengan mudah memvalidasi data yang diberikan dan bantuan pun akan turun dengan mudah, ” tambahnya.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Jefrizal, S.Pt., M.T., menambahkan bahwa kriteria penerima BPBL meliputi rumah tangga tidak mampu dan belum memiliki akses listrik. Ia menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sekadar pemasangan infrastruktur, melainkan membuka pintu akses menuju pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi.
“Listrik adalah infrastruktur dasar pemerataan pembangunan. Dengan rasio elektrifikasi yang terus meningkat, kita membuka peluang bagi UMKM, pendidikan digital, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Solok, ” jelas Jefrizal.
Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah, Dr. Anthony Saliza, S.E., M.Ec.Dev., memaparkan progres detail. Dari 4.247 RT yang diusulkan sejak 2024, 2.080 RT telah disurvei dan divalidasi PLN UP3 Solok pada 2025. Dari jumlah tersebut, 1.467 RT dinyatakan valid dan siap sambung, dengan 1.395 RT telah menyala dan sisanya akan dilanjutkan pada 2026.
Menyikapi potensi data tidak valid, Bagian SDA telah mengembangkan aplikasi inovatif untuk evaluasi BPBL 2026. Aplikasi ini memiliki fitur input 16 kolom wajib terstruktur, validasi otomatis, integrasi GPS, dan kemampuan generate surat otomatis.
Perwakilan PT PLN (Persero) UP3 Solok, Dito Nusa Putra, menyampaikan bahwa penerima BPBL 2025 tersebar di 13 kecamatan dan 31 nagari. Tahapan pelaksanaan BPBL 2026 meliputi penerbitan keputusan Dirjen Ketenagalistrikan, survei pemadanan data, validasi lapangan, hingga penyalaan listrik.
“Timeline pelaksanaan BPBL untuk Tahun 2026 masih menunggu keputusan final dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan PLN Pusat. Kami sangat berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh tahapan tepat waktu, ” ujar Dito Nusa Putra.
Ia juga menggarisbawahi kebutuhan PLN akan dukungan data yang akurat dan mutakhir dari pemerintah daerah, termasuk alamat detail dan titik koordinat calon penerima. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan oleh Pemerintah Kabupaten Solok ini, dimana sejauh ini hanya Pemerintah Kabupaten Solok yang sangat concern dan serius menangani masalah BPBL, sehingga tidaklah mengherankan Kabupaten Solok mendapatkan porsi terbanyak BPBL di Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2025 dan 2026 ini. Kami mengharapkan kedepannya sinergi antara PT PLN (Persero), pemerintah daerah, kecamatan, dan pemerintah nagari di Kabupaten Solok akan semakin solid, karena sinergi tersebut sangat penting untuk keberhasilan program ini, ” tutup Dito.
Updates. 
Linda Sari 
