Perkuat Strategi Layanan Pertanahan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok Hadiri Rakerda BPN Sumatera Barat 2026

PADANG – Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Iwan Setiawan, S.SiT., M.M, bersama jajaran Pejabat Pengawas, mengikuti Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 yang diselenggarakan di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan Rakerda tersebut secara resmi dibuka oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat, Teddi Guspriadi, S.SiT., M.Sc. Rakerda menjadi forum strategis dalam rangka evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, penyampaian arah kebijakan, serta penyusunan rencana dan strategi pelaksanaan program Tahun 2026 agar dapat berjalan secara efektif, terukur, dan selaras dengan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Baca juga: Gaji ASN Oktober 2025, Harapan Tinggi, Realisasi Masih Misteri

Melalui Rakerda ini, seluruh satuan kerja di lingkungan BPN Provinsi Sumatera Barat didorong untuk melakukan penguatan koordinasi dan sinergi lintas bidang, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam peningkatan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, Iwan Setiawan, menyampaikan bahwa keikutsertaan dalam Rakerda ini merupakan momentum penting untuk menyelaraskan program kerja daerah dengan kebijakan pusat, sekaligus mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan di Kabupaten Solok.

Baca juga: Prasetyo Hadi: APBN Aman, Utang Kereta Cepat Whoosh Dicari Solusi Non-APBN

“Rakerda ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi, serta menyusun langkah-langkah konkret agar pelaksanaan program pertanahan di tahun 2026 semakin optimal dan berdampak langsung bagi masyarakat, ” ungkapnya.

Melalui forum Rakerda Tahun 2026 ini, diharapkan seluruh jajaran Kantor Pertanahan di Provinsi Sumatera Barat, termasuk Kantor Pertanahan Kabupaten Solok, dapat terus meningkatkan kinerja, memperkuat integritas, serta mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, transparan, dan terpercaya sesuai dengan semangat reformasi birokrasi Kementerian ATR/BPN.

Baca juga: Kemendagri Tegur Keras Gubernur Sumut Atas Inflasi Tertinggi Nasional